YOGYAKARTA - Kanwil Kemenkumham DIY bersama jajaran Sekretariat Jenderal, terdiri dari Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama (Biro Hukerma), Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), dan Biro Perencanaan, menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Humas, Hukum, Kerja Sama bersamaan dengan kegiatan Pemantauan dan evaluasi kinerja. Tim Humas Lapas Narkotika Yogyakarta turut mengikuti kegiatan yang digelar di Aula Kanwil Kemenkumham DIY pada hari Selasa (7/04/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham DIY, khususnya di bidang kehumasan, hukum, dan kerja sama dan Pemantauan Evaluasi Kinerja. Acara dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham DIY, Kepala Biro Hukerma, Kepala Pusdatin, Kepala Biro Perencanaan, serta seluruh Pejabat Struktural, Operator Kehumasan Jajaran Kanwil Kemenkumham DIY dan Jabatan Fungsional Analis Hukum di lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Agung Rektono Seto menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham DIY berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. "Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi sangat penting dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pada jajaran Kanwil Kemenkumham DIY," ujarnya.

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Hantor Sitomorang dalam sambutanya menekankan pentingnya pembinaan kegiatan ini untuk mendorong kinerja Kanwil Kemenkumham DIY terutama dalam hal Kehumasan dan Kerjasama.

"Penting bagi kita untuk meningkatkan Kinerja Kehumasan terutama dalam hal Publikasi dimana dengan publikasi memudahkan dalam penyebarluasan program Kemenkumham dan dapat meningkatkan eksistensi kemenkumham
di masyarakat, tentunya berdampak pada peningkatan citra positif Kemenkumham, " ucap Hantor.

Kepala Pusat Data dan Informasi, Rifqi Adrian Kriswanto juga turut mendukung terlaksananya kegiatan ini, beliau juga menekankan terkait pentingnya pemanfaatan SPBE dalam mendukung kinerja Kementerian.

"Saat ini SPBE menjadi fokus Kemenkumham dalam pengembanganya dan menjadi komitmen untuk kita semua dalam menerapkan SPBE, dengan adanya SPBE dapat menghadirkan berbagai manfaat yakni mendorong efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola kementerian," ucap Rifqi.

Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Somara, menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi kinerja dimana menjadi sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan organisasi. Dalam sambutanya beliau juga mengapresiasi atas capaian prestasi Kanwil Kemenkumham DIY dalam pelaksanaan target kinerja dan realisasi anggaran.

"Saya sangat mengapresiasi kinerja Kanwil Kemenkumham DIY selama ini dalam pencapaian target Kinerja dan realisasi Anggaran, tentunya saya berharap dengan adanya kegiatan hari ini Kanwil Kemenkumham DIY dapat terus mempertahankan dan meningkatkan prestasinya,"ucap Ida.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber diantaranya terkait Sosialisasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Hukum dan HAM, Sosialisasi Permenkumham No. 14 / 2023 tentang Penataan Kerja Sama, Optimalisasi dan Implementasi Kerja Sama melalui Aplikasi P2MA, Sosialisasi Pedoman tentang Manajemen Kehumasan, dan Pembinaan LAPOR.

YOGYAKARTA - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, membekali Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan pelatihan las listrik, sehingga memiliki keahlian dan keterampilan yang bisa dimanfaatkan setelah bebas.

Kepala Lapas Narkotika Yogyakarta, Porman Siregar, mengatakan, pelatihan yang dilaksanakan selama 12 hari itu diikuti sebanyak 40 orang WBP dan diberikan sertifikat.

"Pelatihan las bagi warga binaan ini merupakan sinergi yang terjalin antara Lapas Narkotika Yogyakarta dengan Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta bidang las," ujar Porman melalui keterangan tertulis, Selasa (07/05).

Menurut Porman, pembukaan kegiatan dilakukan, Senin (29/04) diikuti WBP yang sebelumnya telah melalui proses assessment hingga diputuskan menjadi peserta pelatihan las listrik tersebut.

Lebih lanjut, Kalapas menuturkan, pelatihan las listrik sebagai salah satu syarat bagi warga binaan pemasyarakatan untuk memperoleh remisi atau pengurangan masa hukuman dan pengusulan hak integrasi.

"Warga binaan yang mengikuti pelatihan akan mendapat sertifikat. Pelatihan ini juga mendapat dukungan penuh pimpinan maupun masyarakat karena memberikan keahlian bagi warga binaan," ujarnya.

Kepala Seksi Kegiatan Kerja, Ondi Henang mengatakan, las listrik merupakan profesi yang banyak dilakukan oleh masyarakat sehingga bisa menjadi keahlian potensial warga binaan.

"Semoga bekal pelatihan yang diberikan kepada warga binaan ini memberikan manfaat bagi warga binaan. Kami berharap mereka bisa mandiri dan mampu dijadikan peluang kerja baru sehingga dapat memulai usaha secara mandiri setelah bebas nanti," katanya.

YOGYAKARTA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Yogyakarta menyelenggarakan pembukaan kegiatan pelatihan kemandirian bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Seksi Kegiatan Kerja Lapas Narkotika Yogyakarta dan Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta Bidang LAS.

“Kami berusaha memberikan keterampilan bagi seluruh WBP secara bertahap, dengan menggandeng pihak-pihak terkait yang sudah berpengalaman. Kegiatan ini untuk memberikan mereka bekal keterampilan dan kemandirian setelah bebas,” ungkap Kalapas Narkotika Yogyakarta, Porman Siregar.

Pembukaan kegiatan dilaksanakan di aula Lapas Narkotika Yogyakarta pada Senin (29/04/2024). Sebanyak 40 warga binaan akan mengikuti pelatihan yang akan berlangsung selama 12 hari kedepan. Materi awal yang disampaikan dalam kesempatan ini adalah Basic K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) terutama pada teknik pengelasan Shielded Metal Arc Welding (SMAW).

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada warga binaan agar dapat mandiri dalam bidang las. Dengan demikian, diharapkan para warga binaan dapat memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan potensi mereka dalam mencari pekerjaan serta meningkatkan kemandirian mereka setelah kembali ke masyarakat.

YOGYAKARTA - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIY kembali meraih berbagai prestasi Tingkat Nasional membanggakan dalam Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-60 Tahun 2024.

Lapas Kelas IIA Yogyakarta meraih peringkat kedua kategori Lapas Terbaik sementara Rutan Kelas IIB Wates meraih peringkat ketiga kategori Rutan Terbaik. Tak hanya itu, para pertugas pun ikut mendapatkan penghargaan.

Kepala Lapas Kelas IIA Yogyakarta Soleh Joko Sutopo meraih peringkat ketiga Petugas Pemasyarakatan Berprestasi Kategori Inovasi Individu, serta Petugas Lapas Kelas IIA Yogyakarta yaitu Husni Tamrin Petugas meraih peringkat pertama Petugas Pemasyarakatan Berprestasi Kategori Gangguan Kamtib berupa Penggagalan Penyelundupan Narkoba dan Agus Tri Wijaya meraih peringkat kedua Petugas Pemasyarakatan Berprestasi Kategori Wali Teroris.

Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Agung Rektono Seto memberikan apresiasi atas raihan prestasi tersebut. Ia berharap prestasi bisa menjadi motovasi untuk UPT Pemasyarakatan terys berproses menjadi lebih baik lagi.

"Semoga prestasi yang diraih dapat terus memacu motivasi agar terus bisa lebih baik dan lebih baik lagi," ujar Agung.

Sementara itu Kepala Divisi Pemasyarakatan Agung Aribawa mengucapkan terima kasih kepada seluruh UPT Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIY atas kinerja dan komitmennya.

"Prestasi ini tentu menjadi kebanggaan kita bersama. Mari di momen 60 tahun usia Pemasyarakatan ini, kita pertahankan dan tingkatkan kinerja kita demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," lanjutnya.

Kemenkumham DIY Peringati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60, Pastikan Kinerja Semakin Berdampak

YOGYAKARTA – Rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60 memasuki puncaknya pada Sabtu (27/4/2024). Pada acara ini dilaksanakan upacara di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta yang diikuti oleh seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan di wilayah DIY.

Tema yang diangkat dalam Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60 ini adalah “Pemasyarakatan PASTI Berdampak”. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan seperti donor darah, bagi-bagi takjil, safari ramadhan di Lapas/Rutan, tabur bunga, festival kesenian narapidana, hingga upacara pada puncak peringatan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Agung Rektono Seto yang membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM RI menyampaikan bahwa momentum peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60 sebagai langkah untuk menjadi lebih baik kedepannya. Berbagai program-program akan terus dioptimalkan dalam rangka mewujudkan tujuan pemasyarakatan.

“Tetaplah menjadi insan Pemasyarakatan yang senantiasa berkinerja tinggi, menjaga integritas dan budaya anti korupsi, serta menyambungkan berbagai prestasi”, pesan Agung.

Satuan kerja pemasyarakatan diantaranya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) di wilayah DIY telah menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal. Seluruhnya dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak memberikan celah yang menimbulkan potensi penyimpangan.

“Kita bisa melihat ketika di Lapas bagaimana perbaikan itu terus dilakukan. Tentunya itu semua untuk menyelenggarakan pelayanan prima”, tambah Agung Rektono Seto.

Tidak hanya Lapas, satuan kerja seperti Rupbasan dan Bapas pun telah mempunyai bebrbagai inovasi untuk menunjang pelayanan publik. Memang berbeda dari sisi segmen yang dilayani namun semangat untuk menyelenggarakan pelayanan prima itu telah menjadi komitmen bersama.

Jajaran pemasyarakatan di DIY terus berkomitmen untuk memberikan pembinaan kepada para warga binaan pemasyarakatan. Baik dari sisi kemandirian atau kerohanian semua diberikan untuk membuat warga binaan dapat kembali diterima masyarakat setelah bebas.

“Warga binaan itu sangat kreatif-kreatif. Berbagai hasil karyanya telah diikutkan pameran dan mendapatkan respon baik dari masyarakat”, pungkas Agung.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pimti Pratama Kanwil Kemenkumham DIY, Kepala UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian, Forkopimda Kabupaten Sleman, serta Pejabat Administrator, Pengawas, dan Struktural.